Kamis, 17 Januari 2013

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia



Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
~ Seperti yg kita ketahui, saat ini di negara kita Indonesia banyak sekali orang-orang yg tak bertanggung jawab. Atau yg main hakim sendiri, tidak memikirkan ke sesamanya contohnya kita bahas saja korupsi. Betul? Nah berbicara mengenai korupsi, kita ada ide buat Anda yg mungkin sedang membutuhkan juga artikel ini sesuai judul "Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia".

A. PENGERTIAN KORUPSI
Korupsi dalam pengertian paling umum adalah pengabaian atau penyisihan atas suatu standar yang seharusnya ditegakkan.Secara sempit korupsi diartikan sebagai pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.

B. CIRI-CIRI KORUPSI
a.    Perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara
b.    Perbuatan yang merugikan negara
c.     Tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat
d.    Tindakan memperkaya diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan

C. WILAYAH-WILAYAH RAWAN KORUPSI
Wilayah penegakan hukum
misalnya : keadilan yang diperdagangkan, rendahnya anggaran pengadilan, campur tangan politik dan lemahnya yuridikasi
Wilayah partai politik
misalnya : sumbangan yang tidak terpantau, uang pelicin dari pelaku dan tidak adanya kebijakan apapun dari partai berkenaan dengan hal-hal yang berpeluang terjadinya korupsi
Wilayah lembaga legislatif
misalnya : anggota DPR menerima suap, anggota tidak punya kode etik, anggota DPR tidak mewakili pemilih dan tidak adanya pengawasan terhadap anggota DPR
Wilayah pemerintah daerah
misalnya : warisan korupsi dari pemerintah pusat, eksekutif menyuap legislatif dan DPRD tidak dapat melakukan supervisi kepada eksekutif

D. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI
- Dari sisi politik dalam bentuk adanya kemauan politik (political will) dari pimpinan nasional dan turun kepada pimpinan setiap organisasi
- Dengan menegakkan hukum secara adil
- Membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi
- Membangun mekanisme yang menjamin dilaksanakannya praktek good governance
- Memberikan pendidikan, baik dalam kontek formal maupun sosial
- Lewat pendekatan religi

E. DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI
-UU No. 3/1971 tentang pemberantasan korupsi
-UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN
-UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
-PP No.71/2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
-UU No. 15/2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
-UU No. 30/2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
-UU No. 7/2006 tentang United Nation Convention Againest Corruption
-Instruksi presiden RI No.5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi

F. BENTUK-BENTUK KORUPSI
1.       Korupsi jalan pintas, yaitu korupsi dalam hal penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, ektor ekonomi, membayar untuk keuntungan politik
2.         Korupsi upeti, yaitu bentuk korupsi akibat jabatan strategis
3.         Korupsi kontrak yaitu korupsi dalam upaya mendapatkan proyek atau pasar
4.     Korupsi pemerasan, yaitu korupsi yang terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak internal ataupun eksternal, pencantuman nama perwira tinggi militer dalam dewan komisaris perusahaan bahkan pemerasan langsung dalam perusahaan ddengan alasan keamanan

Konsep Sistem Integritas Nasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi dan nepotisme dapat dipastikan telah memberikan dampak buruk bagi suatu bangsa. Lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, tingginya kriminalitas, terjadinya demoralisasi berakibat pada distrust society. Sehingga lambat laun mengakibatkan kehancuran birokrasi dan terganggunya sistem politik dan pemerintahan yang ujungnya menimbulkan kesuraman masa depan demokrasi. Lihat saja apa yang terjadi di Yunani yang lapangan pekerjaan sulit didapat karena lahan pekerjaan diisi oleh anak, keponakan, sepupu atau saudara dari seorang pejabat atau orang penting di pemerintahan. Demikian pula halnya dengan negara Bangladesh, tingkat korupsinya sangat tinggi.

Untuk itulah, gerakan anti korupsi saat ini telah bergema hampir di seluruh belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah Indonesia, bahkan telah mencanangkan aturan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia melalui Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang dituangkan dalam Perpres No. 55 Tahun 2012. Tidak cukup dengan hanya Stranas PPK, bentuk Konsep Sistem Integritas Nasional (SIN) juga mendukung pencapaian tujuan nasional dalam hal peningkatkan good government dan good governance. Konsep SIN merupakan sistem pemberantasan korupsi yang secara holistik mengkolaborasikan semua pilar (greek temple) yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dengan kerangka checks and balances. Hal ini dipaparkan oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, “Inisiatif Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan Sistem Integritas”, yang diselenggarakan oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, (5/12/12), di Jakarta.

Menurut Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas, konsep SIN ini perlu dilakukan karena dilatar belakangi oleh tiga hal yang urgen, seperti kurangnya interdependensi antarpilar dalam upaya pemberantasan korupsi, perlunya peningkatan komitmen pimpinan di setiap level, dan pemberantasan korupsi terlalu mengandalkan penegakan hukum. Kolaborasi SIN melalui greek temple tersebut dapat mewujudkan national integrity, dalam hal sustainable development, rule of law dan quality of life. “ Dimensinya dalam konsep SIN ini setiap pilar menjalankan tupoksi secara berintegritas, setiap pilar memiliki kapasitas menjalankan role dan governance,” ujar Pak Lukita.

Oleh karenanya, jelas Wamen PPN, bersama KPK mengembangkan SIN dan penilaiannya. Pemerintah bersama dengan KPK perlu mengembangkan metode penilaian SIN sebagai tool untuk mendapatkan peta kelemahan dan area perbaikan yang dituangkan dalam kebijakan dalam rangka memperbaiki SIN di masing masing Pilar. Membandingkan kekuatan dan kelemahan pilar SIN yang akan mendorong kompetisi dan memberikan insentif kepada pilar yang telah memenuhi standar yang ditentukan. Untuk itu, Pak Lukita mengharapkan perlu ada kajian bersama trilateral dalam hal ini KPK, Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan APIP (BPKP). Kajian tersebut merupakan semacam controled self assessment. Output-nya adalah daftar risiko dalam konteks integritas. Pada tahap berikutnya diidentifikasi aktivitas pengendalian yang menjawab risiko tersebut. “Dengan pengukuran yang jelas dan periodik maka kemajuan penerapan sistem integritas nasional akan semakin diyakini,” ujarnya optimis.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa konsep SIN dan Stranas PPK merupakan dua hal yang saling berkaitan. Terkait dengan Stranas PPK, selanjutnya Bappenas, ungkap Wakil Kepala Bappenas ini, akan menyusun RAN-PPK 2013 dan Menyusun RAD-PPK 2013, di dalamnya termasuk menyusun SIN dan berbagai indikator untuk mengukur pencapaian kinerja pelaksanaan masing-masing strategi.

Referensi:
  • Just Alfin (2012) - (PKN)
  • Bappenas.go.id (2012) - (Berita Harian Bappenas)